Poskumdu 2017, Kiat Jitu Cegah Penyimpangan Keuangan Desa

Ibnu Purwanto 15 November 2017 08:27:30 WIB

Foto : Ibnu & Jack / gemantar.desa.id

 

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  yang disyahkan pada 15 Januari 2014, menyebabkan terjadi  perubahan signifikan dalam pengelolaan desa. Dari sisi regulasi, desa atau dengan nama lain telah diatur  khusus/tersendiri, tidak lagi menjadi bagian dari UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hasil kajian Litbang Kejaksaan maupun KPK, akuntabilitas pengelolaan keuangan di  daerah masih rendah. Untuk itu, berbagai cara diupayakan, khususnya untuk desa, agar pengelolaan keuangan desa bisa sesuai dengan ketentuan. Mengingat jumlah anggaran dana desa dalam APBN 2017 cukup  besar (Rp.60 T) yang  disebar ke + 73000  desa di seluruh Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besarnya alokasi dana desa dari pemerintah pusat sejak 2014 dikhawatirkan banyak pihak memunculkan potensi korupsi. Selain belum ditunjang Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi yang memadai, mekanisme pengawasan dari pemerintah pusat sejauh ini juga belum maksimal .

Langkah pengawalan untuk desa pun terus dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Wonogiri. Hali ini dibuktikan dengan adanya pelatihan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) untuk 251 desa di sepanjang tahun 2017 ini. Tak hanya itu, kegiatan Poskumdu dengan materi pencegahan penyimpangan pengelolaan keuangan desa pun rencananya digelar di 3 (tiga) tempat yang berbeda, yaitu :

No

Hari / Tanggal

Lokasi

Waktu

1

 Selasa, 14 November 2017

 Desa Gemantar, Kecamatan Selogiri

09.00 WIB

2

 Rabu, 15 November 2017

 Desa Sonoharjo, Kecamatan Wonogiri

09.00 WIB

3

 Kamis, 16 November 2017

 Desa Dlepih, Kecamatan Tirtomoyo

09.30 WIB

 

Mendapat jatah pertama, Desa Gemantar mengundang 50 peserta dalam kegiatan Poskumdu tersebut. Mulai dari Lembaga Kemasyarakatan Desa, BPD, Perangkat Desa, Kecamatan, Polsek, hingga Koramil pun hadir dalam kegiatan yang bertempat di ruang rapat Desa Gemantar, siang itu. Setelah sambutan dari Kepala Desa Gemantar ( Sunarno ), Sekcam Selogiri ( Toto Tri Mulyarto, SIP, MM.), dan Kapolsek Selogiri ( AKP Sentot Ambar Wibowo, SH. ),  kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh 2 (dua) narasumber dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Wonogiri dan Dinas PMD Kabupaten Wonogiri.

Dalam penyampaian materi, Hafidh Fathoni, dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Wonogiri memaparkan terkait pencegahan penyimpangan pengelolaan keuangan desa. Asas - asas pengelolaan Dana Desa pun sempat disinggungnya. Pihaknya menghimbau agar dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Menurutnya, prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDes sangatlah penting. Selain itu, pengelolaan keuangan desa harus memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk aktif terlibat dalam setiap proses pengelolaan keuangan desa. Pada sesi yang sama, Hafidh juga membeberkan 3 (tiga) hal yang menjadi penyebab korupsi, yaitu corruption by need (terpaksa karena kebutuhan), corruption by greed (memaksa karena keserakahan), dan corruption by design (UU, kebijakan negara, izin-izin pemerintah yang dibisniskan). Selain itu, dijelaskan pula tentang ragam motif korupsi. “Bisa karena kesengajaan, karena kelalaian atau kurang hati-hati, bisa juga karena ketidaktahuan,” tandas dia. Di akhir materi, Hafidh juga membagikan kiat-kiat menghindari korupsi, salah satunya adalah niatkan bekerja sebagai ibadah dan pengabdian.

Narasumber kedua, Zyqma Idatya Fitha, Kasi Pembinaan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Berbeda dengan rekan satu timnya, materi yang diusung Fitha lebih mengarah ke mekanisme dan tahapan pengelolaan keuangan desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD.

“PTPKD berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara,” terang Fitha diawal materinya. “Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD, Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya, sedangkan bendahara yang dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan mempunyai tugas menerima,  menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa,” imbuhnya.

Klasifikasi belanja desa terdiri atas  beberapa kelompok, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga. Untuk kelompok belanja sendiri dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Komentar
 

Layanan Mandiri


Silahkan datang / hubungi perangkat desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Masukan NIK dan PIN

Komentar Terkini

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Video Profil Desa Gemantar

Profil Desa Gemantar HTML (EMBED)

Lokasi Desa Gemantar

Lokasi Desa Gemantar (EMBED)

Link Terkait

Lokasi GEMANTAR

tampilkan dalam peta lebih besar