Tentang Pagu Indikatif Pendapatan Transfer Untuk Desa

Ibnu Purwanto 30 November 2017 12:02:09 WIB

Foto : Ibnu / gemantar.desa.id

 

Dinas PMD Kabupaten Wonogiri menggandeng Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (P3MD) Kabupaten Wonogiri, untuk fasilitasi penyusunan APBDesa 2018, bertempat di Ruang Gajah Mungkur, Rabu (29/11/2017). Sejumlah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan BPD pun diundang dalam kegiatan yang banyak mengupas terkait pendapatan transfer untuk desa. Mulai dari Dana Desa (DDS), Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi (BHP), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bantuan Keuangan dari Provinsi (BKP).

Penatausahaan APBDesa tahun 2018 disesuaikan dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Piranti lunak untuk pengelolaan keuangan desa sendiri saat ini sedang dipelajari oleh operator Siskeudes masing-masing desa. Penyusunan APBDesa berdasar pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan jangka Menengah  (RPJM Desa).

Kasi Pembinaan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Zyqma Idatya Fitha,  menanyakan sekaligus mengingatkan terkait dasar penyusunan APBDesa diawal penyampaian materi. Seyogyanya RKP Desa disusun mulai bulan Juni sampai dengan bulan September. “Karena sesuai ketentuan, RKP disusun mulai bulan Juni sampai dengan September, dan RKP ini merupakan penjabaran tahunan dari RPJMDes dan dasar untuk penyusunan APBDesa,” terang Fitha. “Kalau RKP sudah, berarti nanti pak sekdes tinggal menuangkan dalam RAPBDesa, sebelum disidangkan bersama-sama dengan BPD,” imbuhnya.

Dalam percepatan penyusunan APBDesa 2018, pihaknya telah memberikan informasi lebih awal terkait pagu indikatif Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), maupun Bagi hasil pajak dan restribusi daerah (BHP). “Share dilakukan untuk percepatan target penyusunan RAPBDes, hal ini bertujuan agar tanggal 31 Desember nanti desa sudah bisa menetapkan APBDesa, harapanya mulai 1 Januari 2018 kegiatan di desa sudah bisa jalan,” beber Fitha. Dalam materinya, Fitha juga menerangkan terjadinya perubahan pagu. Setiap tahunnya kabupaten mengalokasikan ADD dalam APBD. Perhitungan ADD dalam APBD minimal 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, yang diterima kabupaten dikurangi DAK. Pembagian ke setiap desa mempertimbangkan kebutuhan siltap kepala desa dan perangkat desa, serta jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan kesulitan geografis.

Ada penurunan pagu ADD, dari pagu tahun 2017 sebesar Rp. 119.414.492.000,- pada tahun 2018 menjadi Rp. 115.924.816.200,-. “Jadi turunnya lebih kurang Rp. 3.5 M, ini penurunan ADD untuk dalam satu Kabupaten Wonogiri,” ungkap pegawai Dinas PMD yang akrab dipanggil Fitha tersebut. Lalu kenapa justru ada desa yang mengalami kenaikan? menanggapi hal itu, Fitha memaparkan bahwa hal itu terjadi karena memperhitungkan kebutuhan siltap kepala desa dan perangkat desa. Kemudian, lanjut Fitha, untuk asas keadilan maka kebutuhan siltap dihitung dan disamakan dengan nominal tidak berubah dari tahun kemarin yaitu, dasarnya dihitung Rp. 1,3 juta. Namun, penentuan siltap sebesar Rp. 1,3 juta adalah sebagai dasar penghitungan, selebihnya soal penentuan siltap tetap dikembalikan kepada pemerintah desa  dengan ketentuan sesuai PP Nomor 43 tahun 2014. Bahwa, kebutuhan siltap bersumber dari ADD, penentuanya adalah untuk ADD dibawah RP. 500 juta maka maksimal digunakan 60% untuk siltap. Sedangkan ADD antara Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 700 juta digunakan maksimal 50% atau Rp. 300 juta untuk kebutuhan siltap. Berbeda dengan ADD, hanya ada sedikit penurunan di pagu Dana Desa (DD).

Dana Desa adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan. Untuk Kabupaten Wonogiri, jumlah Dana Desa tahun 2017 sebesar Rp. 198.7 M, dan tahun 2018 adalah Rp. 198.5 M, sehingga terjadi penurunan sekitar Rp. 193.316.000. Hal ini dipengaruhi perubahan formulasi penghitungan untuk Dana Desa (DD) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Besaran Dana Desa tiap desa di kabupaten Wonogiri pada tahun 2018 berkisar antara Rp. 690 juta  hingga Rp. 1,2 M. Untuk pengalokasianya, tiap desa mendapatkan pembagian merata  alokasi dasar sebesar 77%. Setelah itu ada beberapa pertimbangan yang membuat anggaran Dana Desa di tiap-tiap desa berbeda, diantaranya pertimbangan jumlah penduduk miskin.

Hal senada juga disampaikan oleh Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Wonogiri, Totok Sugiyarto. “Pagu Dana Desa itu ada rumusnya, entah masuk kategori desa tertinggal atau tidak, pertama semua mendapatkan anggaran sebesar Rp.616.345.000,” ungkap Totok, diawal acara. Setelah mendapatkan pembagian merata  alokasi dasar sebesar 77%, ada alokasi formula terkait pembagian Dana Desa, yaitu dengan mempertimbangkan 3  bobot, bobot jumlah penduduk, bobot  jumlah penduduk miskin, dan bobot kesulitan geografis. “tentang bobot-bobot ini adalah produk dari BPS,” pungkas Totok.

Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Komentar
 

Layanan Mandiri


Silahkan datang / hubungi perangkat desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Masukan NIK dan PIN

Komentar Terkini

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Video Profil Desa Gemantar

Profil Desa Gemantar HTML (EMBED)

Lokasi Desa Gemantar

Lokasi Desa Gemantar (EMBED)

Link Terkait

Lokasi GEMANTAR

tampilkan dalam peta lebih besar